UNDANG-UNDANG ORGANIK DAN NON ORGANIK

UNDANG-UNDANG ORGANIK DAN NON ORGANIK

Oleh: Rosjidi Ranggawidjaja

Undang-undang Organik

Istilah organik berasal dari bahasa Yunani “organikos”, yaitu berkaitan dengan organ atau tubuh. Dalam konteks ini berkaitan dengan undang-undang dasar sebagai organ utamanya. Undang-undang organik merupakan bagian dari undang-undang dasar,

Undang-undang yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang dasar lazim disebut undang-undang organik (organiek wet, organic law). Disebut undang-undang organik karena sebenarnya hal-hal yang diatur adalah yang berhubungan dengan organ atau alat kelengkapan negara. Tetapi dalam kenyataan, undang-undang organik tidak terbatas pada pengaturan mengenai organ negara. Karena itu lebih tepat kalau undang-undang organik diartikan sebagai bagian organik dari undang-undang dasar. Sebagai bagian organik undang-undang dasar, materi muatan undang-undang organik sangat penting. Semestinya materi muatan undang-undang organik dimuat dalam undang-undang dasar. Tetapi, karena pemuatan dalam undang-undang dasar akan menyebabkan undang-undang dasar akan menjadi begitu luas, maka secara konstitusional ditentukan harus diatur dengan undang-undang. Keharusan mengatur materi undang-undang organik dalam undang-undang (formal) untuk menjamin keikkutsertaan rakyat menetapkan aturan-aturan yang sangat penting itu. Walaupun undang-undang organik dibentuk atas perintah langsung undang-undang dasar, tidak berarti mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang non-organik. Kedudukan undang-undang organik sama dengan undang-undang non-organik, demikian pula tata cara pembentukannya.[1]

Jadi, undang-undang organik adalah undang-undang yang dibentuk berdasarkan perintah dari undang-undang dasar. Dalam hal ini materi yang harus diatur dalam undang-undang organik telah ditetapkan dalam undang-undang dasar. Ketentuan materi tersebut dijabarkan atau diuraikan dalam undang-undang organik. Mengapa materi tersebut tidak diuraikan dalam undang-undang dasar? Sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila materi tersebut harus diuraikan dalam undang-undang dasar, maka akan sangat panjang. Betapa panjang dan banyaknya uraian pasal-pasal maupun ayat dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja, mengatur “legal principles” dan “norm principles”. Itulah sebabnya maka diperlukan adanya undang-undang organik. Seperti dikatakan oleh KC Wheare, konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi yang sesingkat mungkin (one essential characteristic of the ideally best form of Constitution is that it should be as short as possible).[2] Rincian dari prinsip-prinsip tersebut diatur  lebih lanjut oleh badan legislative (the detailed working out of these principles and the adaptation of the Constitution to changing needs and times can be left to the legislature to regulate itself”.[3]

Oleh karena materi undang-undang organik telah ditentukan dalam undang-undang dasar, maka undang-undang organik terbatas, dalam arti materinya sesuai dengan materi yang telah disebut dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar biasanya ditetapkan bahwa materi-materi tertentu (certain matters) akan “diatur atau ditetapkan dalam undang-undang”,“lebih lanjut diatur dengan undang-undang”, atau “diatur dengan undang-undang”.  Dalam  bahasa Inggris digunakan istilah seperti “shall be regulated by law”, shall be laid down by law”, “prescribe by law” atau “pursuant to Act of Parliament”. UUD 1945 Perubahan menggunakan berbagai istilah yang tidak seragam (lihat matriks di bawah).

Inilah istilah-istilah serta materi muatan yang ditetapkan dalam UUD 1945 Perubahan dan harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik:

No.Urut	Pasal dan ayat	Materi yang harus diatur	Istilah
1	2(1)	Susunan anggota MPR	diatur lebih lanjut dengan undang-undang
2	6(2)	Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden	diatur lebih lanjut dengan undang-undang
3	6A(5)	Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	lebih lanjut diatur dalam undang-undang
4	11	Perjanjian internasional	diatur dengan undang-undang.
5	12	Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya	ditetapkan dengan undang-undang
6	15	Pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan	diatur dengan undang-undang.
7	16	Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden	diatur dalam undang-undang.
8	17(4)	Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara	diatur dalam undang-undang.
9	18 (1)	Pemerintahan Daerah	diatur dalam undang-undang
10	18 (7)	Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah	diatur dalam undang-undang
11	18A(2)	Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah	berdasarkan undang undang
12	18B(1)	Pengangakuan dan penghormatan atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa	diatur dengan undang-undang
13	18B(2)	Pengangakuan dan penghormatan atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	diatur dalam undang-undang
14	19(2)	Susunan DPR	ditetapkan dengan undang-undang
15	20A(4)	Hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat	diatur dalam undang-undang
16	22A	Tata cara pembentukan undang-undang	diatur dengan undang-undang
17	22B	Tata cara pemberhentian anggota DPR	diatur dalam undang-undang
18	22C(4)	Susunan dan kedudukan DPD	diatur dengan undang-undang
19	22D(4)	Syarat dan Tata Cara pemberhentian anggota DPD	diatur dalam undang-undang
20	22E(6)	Ketentuan tentang pemilihan umum	diatur dengan undang-undang
21	23(1)	Penetapan APBN	ditetapkan dengan undang-undang
22	23A	Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara	diatur dengan undang-undang
23	23B	Macam dan harga mata uang	ditetapkan dengan undang-undang
24	23C	Hal-hal lain mengenai keuangan negara	diatur dengan undang-undang
25	23D	Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral	diatur dengan undang-undang
26	23G	Badan Pemeriksa Keuangan	diatur dengan undang-undang
27	24(3)	Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman	diatur dalam undang-undang
28	24A(5)	Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara MA serta bdan peradilan di bawahnya	diatur dengan undang-undang
29	24B(4)	Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial	diatur dengan undang-undang
30	24C(6)	Pengangkatan dan pemberhentian hakim Konstitusi dan hukum acara MK	diatur dengan undang-undang
31	25	Syarat-syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim	ditetapkan dengan undang-undang
32	25A	Batas-batas dan hak-hak NKRI	ditetapkan dengan undang-undang
33	26(3)	Warga Negara dan penduduk	diatur dengan undang-undang
34	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.	ditetapkan dengan undang-undang
35	28I(5)	Pelaksanaan Hak Asasi Manusia	Dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
36	30(5)	Susunan, kedudukan dan hubungan TNI dan Polisi	diatur dengan undang-undang
37	31(3)	Sistem pendidikan nasional	diatur dengan undang-undang
38	33	Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial	diatur dalam undang-undang
39	34	Fakir miskin, anak terlantar dan jaminan sosial	diatur dalam undang-undang
40	36C	Bendera, bahasa, lambang Negara dan lagu kebangsaan	diatur dengan undang-undang

Apabila diperhatikan dengan seksama, maka materi yang diatur dalam undang-undang organik lebih banyak berkaitan dengan kelembagaan Negara (suprastruktur politik). Kurang lebih tigaperempat atau 75% dari seluruh pasal UUD 1945 Perubahan mengatur mengenai masalah lembaga negara. Seperti dinyatakan oleh KC Wheare:...the Constitution needs to provide no more than the structure, in general terms, of the legislature, the executive, and the judiciary; the nature in broad outline of their mutual relations; and the nature of their relations to the community itself”.[4]

Undang-undang Non Organik

Selain undang-undang organik dikenal pula undang-undang non-organik atau undang-undang yang bukan undang-undang organik. Undang-undang ini materinya tidak diatur/ditetapkan dalam undang-undang dasar. Undang-undang non-organik dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat sangat tidak terbatas. Jadi undang-undang non-organik jumlahnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah undang-undang organik. Cara atau prosedur pembentukan undang-undang organik dan undang-undang non-organik adalah sama, tidak berbeda satu sama lain. Kedudukan undang-undang non-organik dengan undang-undang organik juga sama. Yang membedakannya hanya dari substansi dan keterkaitannya saja.

Perbedaan lain antara undang-undang organik dengan undang-undang non-organik adalah dari segi format, yaitu pencatuman dasar hukum mengingat. Pencantuman dasar hukum untuk undang-undang organik wajib menuliskan pasal/ayat yang menyangkut materi dalam undang-undang dasar. Misalnya mengenai perjanjian internasional (Pasal 11), tentang Pemerintahan Daerah mencantmkan Pasal 18 mengenai pajak, harus mencantumkan Pasal 23A; tentang Pendidikan Nasional Pasal 31); dsb; selain pasal-pasal yang berkaitan dengan wewenang Presiden dan DPR, seperti Pasal 20, Pasal 5 ayat (1) jika RUU berasal dari Presiden; Pasal 21 jika RUU berasal dari DPR

Contoh-contoh undang-undang organik misalnya: UU tentang Perkawinan, UU Kepegawaian, UU Perseroan, UU Keimigrasian, dsbnya.

Demikianlah uraian singkat mengenai undang-undang organik dan undang-undang non-organik.

---

[1] Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind.Hill.Co., Jakarta, 1992, hlm 38-39.

[2] KC Wheare, Modern Constututions, Oxford University Press,Third  Impression, 1075, p. 34.

[3] Loc. Cit.

[4] Ibid